Kompaspolitik.com
Koran Digital Kekinian

Isu Lockdown Akhir Pekan di Jakarta yang Sempat Meresahkan Pengusaha

0 2



Ilustrasi Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB. Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO
Isu lockdown akhir pekan pertama kali digaungkan di Senayan oleh Fraksi PAN. Saat itu, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengusulkan adanya kebijakan lockdown khusus di akhir pekan.

“Fraksi saya sudah menyampaikan, kita perlu akhir pekan ada lockdown,” kata Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Senin (1/2).

Usul lockdown akhir pekan ini juga disuarakan Anggota Komisi IX DPR fraksi PAN Saleh Daulay. Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan lockdown akhir pekan seperti yang diterapkan Turki.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membuat program Jawa Tengah 2 Hari di Rumah Saja. Program itu memang dilakukan di akhir pekan, yang mirip dengan lockdown akhir pekan.

“Hanya dua hari saja tempat-tempat keramaian pariwisata kita istirahat dulu. Tempat pariwisata juga ditutup dulu,” ujar Ganjar.

“Nah nanti pasar-pasar kesempatan kita semprot semuanya biar sekalian bersih. Sehingga kita harapkan masyarakat dua hari tidak tumpah ruah di jalan, semua ada di rumah,” jelas dia.

Ide soal lockdown akhir pekan ini juga identik dengan usulan PPKM skala mikro yang diusung Presiden Jokowi. Belum lama ini, Jokowi memanggil 5 gubernur di Jawa-Bali untuk membahas perkembangan pandemi COVID-19 selama masa PPKM, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rapat digelar secara internal.

Sejak saat itu, berbagai opsi pembatasan semakin kencang bergulir, termasuk opsi lockdown akhir pekan hingga PPKM skala mikro.

Dari Senayan, kemudian wacana ini bergulir ke Balai Kota Jakarta. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak berani menyampaikan hasil rapat Anies dengan Jokowi. Dia juga belum mendapat informasi apa pun dari Anies terkait hasil rapat dengan Jokowi.

“Hasil rapat tadi nanti biarlah dari pihak Presiden yang menyampaikan atau para gubernur yang hadir. Saya tidak ada kapasitas karena tidak ikut hadir rapat,” tuturnya.

Riza yang biasanya selalu mendampingi Anies dalam pembahasan keputusan kebijakan COVID-19 kini tak hadir. Bahkan, tak tahu apa saja yang dibahas dengan Presiden.

Di sisi lain, Riza menyebut, lockdown akhir pekan sudah masuk dalam pembahasan di Jakarta. Tapi, dia tak berani memutuskan atau mengumumkan.

“Usulan anggota DPR atau warga, siapa pun boleh beri masukan. Tentu kami Pemprov DKI Jakarta, masukan dari siapa pun akan kami lakukan kajian analisa dan evaluasi,” ujar Riza di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/2).

“Kalau lockdown selama dua minggu, satu bulan itu kan berat, dia usul lockdown di weekend, akhir pekan atau Sabtu-Minggu dan ini diberlakukan di Turki dan cukup baik,” ujarnya.

Sejak saat itu, opsi isu Jakarta akan menerapkan lockdown akhir pekan semakin kencang. Pagi harinya, Riza berubah haluan. Dia menegaskan Jakarta tetap PPKM dan tak ambil opsi lockdown akhir pekan.

“DKI Jakarta sekali lagi kami sampaikan, kami masih melaksanakan PSBB sampai tanggal 08 atau PPKM jilid dua di mana dalam program PPKM jilid dua atau PSBB sampai tanggal 8 tidak ada program lockdown di akhir pekan,” kata Riza di kantor PMI DKI Jakarta, Jumat (5/2).

Ilustrasi Jakarta akan kembali memberlakukan PSBB. Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Sore harinya, Anies mengumumkan langsung Jakarta tak pernah mengambil sikap bahkan mempertimbangkan untuk memberlakukan lockdown akhir pekan.

“Tidak ada rencana lockdown di akhir pekan di DKI Jakarta,” tegas Anies dalam video klarifikasinya, Jumat (5/2).

“Jakarta tidak merencanakan kebijakan lockdown di akhir pekan. Itu wacana yang berkembang di masyarakat dan media. Tapi kami tidak di posisi mempertimbangkan apalagi menetapkan. Bahwa akan ada lockdown di akhir pekan di Jakarta, itu tidak benar ,” tambah dia.

Isu Lockdown Akhir Pekan Meresahkan Pengusaha

BPD PHRI DKI Jakarta menentang usulan lockdown akhir pekan. Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantoro, menilai dengan berjalannya PPKM Jawa Bali, usulan Lockdown Akhir Pekan ini terlalu mendadak dan akan semakin memberatkan pelaku usaha khususnya Hotel dan Restoran di Jakarta.

Sutrisno meminta kepada Pemda DKI untuk melakukan dialog dengan pengusaha sebelum mengambil keputusan soal pembatasan tersebut. Pasalnya kini kondisi hotel dan restoran di Jakarta makin terengah-engah.

“Hotel dan restoran berada di dalam situasi yang sangat terpuruk. Saat ini sudah mulai banyak reservasi untuk acara-acara pertemuan dan pernikahan dalam skala kecil di Hotel dan Restoran, tentunya akan berdampak dalam pembatalan dan pengembalian pembayaran jika opsi ini berjalan,” ujar Sutrisno.

Menurutnya saat ini tamu hotel pun harus check out lebih awal dari yang seharusnya karena mereka tidak boleh keluar dari area hotel pada saat lockdown sedang berjalan. Sedangkan untuk restoran, kondisinya pun tidak kalah memprihatinkan. PHRI Pusat melakukan survei di bulan September 2020 terhadap 9.000 lebih restoran di seluruh Indonesia, dengan 4.469 responden.

Hasil survei menyimpulkan ada sekitar 1.033 restoran yang sudah tutup permanen. Sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, bisa diperkirakan sekitar 125 hingga 150 restoran yang tutup per bulan. “Jika opsi ini (lockdown akhir pekan) berjalan, bisa dipastikan penutupan restoran secara permanen akan mencapai sekitar 750,” ujarnya.



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.