Kompaspolitik.com
Koran Digital Kekinian

Penjelasan Rektor USU soal Proyek Waduk yang Berujung Pemeriksaan di Polda Sumut

0 1



Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Runtung Sitepu. Foto: Dok. USU
Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Runtung Sitepu, sudah 2 kali menjalani pemeriksaan di Polda Sumut. Dia dimintai keterangan soal dugaan korupsi pembangunan embung atau waduk kecil di Kampus II USU, yang berlokasi di Desa Kwala Bengkala, Kabupaten Deli Serdang.

Runtung menjelaskan, pembangunan embung di kampus USU berasal dari dana hibah Pemprov Sumut senilai Rp 10 miliar. Dana itu dianggarkan pada tahun 2017.

“Sebagai pemenang dalam lelang pekerjaan embung tersebut adalah PT. KJS dengan nilai kontrak Rp.9.475.231.000,” ujar Runtung, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/1)

Setelah lelang selesai, kemudian ditandatangani surat perjanjian pekerjaan pembangunan embung dengan nomor kontrak 18/UN5.4.6/PSS/SP/EMBUNG/NON-PNBP/2017.

“Selanjutnya sesuai dengan bunyi kontrak USU membayarkan panjar kerja sebesar 20 persen dari nilai kontrak Rp.9 475.231.000, yakni Rp.1.895.046.200, termasuk pajak,” jelas Runtung.

Gedung Rektorat Universitas Sumatera Utara. Foto: USU

Usai pekerjaan embung selesai, PT KJS kemudian meminta pembayaran dilunasi sesuai nilai kontrak tersebut. Sebelum dibayarkan, Runtung meminta dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap hasil kerja PT KJS.

“Pengujian pun dilakukan oleh ahli dari Fakultas Teknik USU dan menghadirkan kontraktor, konsultan pengawas, pokja, PPK dan semua pejabat terkait dengan pekerjaan pembangunan embung tersebut di lapangan,” tutur dia.

Runtung menegaskan, kebijakan ini sesuai dengan hasil rapat dengan pihak kontraktor sebelum memulai pembangunan embung. Dari hasil pengujian, ia menyebut pembangunan embung rupanya tidak sesuai dengan prosedur.

“(Sehingga) pada kesempatan itu saya mengatakan tidak dapat membayar lunas nilai kontrak pembangunan embung tersebut. Saya mengatakan agar masalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan hukum,” tegas Runtung.

Rektor USU Runtung Sitepu Usia diperiksa Polda Sumut.
Foto: Dok. Istimewa

Runtung lalu meminta Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi (BPKP) Sumut untuk mengaudit pembangunan embung tersebut. Termasuk meminta pendapat dan saran ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)..

Berdasarkan hasil audit, BPKP menyimpulkan beberapa poin, yakni pihak USU segera memutus kontrak, lalu kontraktor PT KJS berhak atas nilai hasil pekerjaan embung sebesar Rp 1.895.046,200 plus pajak.

“(Selanjutnya) sisa dana hibah sebesar Rp 8.104.953.800 agar segera dikembalikan kepada Pemprov Sumatera Utara,” ujar dia.

Runtung juga menjelaskan pihaknya langsung menindaklanjuti hasil audit BPKP dengan memutus kontrak dengan PT KJS, serta mengembalikan sisa dana hibah sebesar Rp 8,1 miliar pada Rabu (20/1) kemarin.

“Uang (sudah) disetorkan ke kas umum daerah provinsi Sumut,” ucap Runtung.

“Dengan demikian, terkait dengan dana hibah Rp 10 miliar dari Pemprov Sumut kepada USU untuk pembangunan Embung Utara Kuala Bekala Kampus II USU, tidak ada kerugian negara. Ini perlu saya sampaikan untuk meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat,” tandasnya.

Dikutip dari laman www.usu.ac.id, peletakan batu pertama pembangunan embung merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kampus II USU bersamaan dengan pendirian Fakultas Kehutanan yang direncanakan, selesai pada tahun 2018.

Peletakan batu pertama pembangunan embung dilakukan pada tahun 14 November 2017, di mana pada saat itu yang meresmikan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

Dalam situs itu dijelaskan pembangunan embung dimulai dengan master plan tahun 2004 yang didukung biaya hibah sebesar Rp 10 miliar.



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.